Kuota Untuk Kasek Swasta
BANDUNG, MARWITA MAGISWARA:  Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan dan tantangan penyelenggaraan pendidikan di tanah air,  Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Jawa Barat Dr. Bambang Sutrisno, berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kodya Bandung untuk tidak mengabaikan pendidikan swasta. Idealnya, pinta Bambang, kebijakan pemerintah  mengirim para kepala sekolah di sekolah negeri pada program sertifikasi kepala sekolah juga menyertakan para kepala sekolah yang mengabdikan dirinya di sekolah swasta.
    “Pemerintah wajib membantu sekolah swasta, seperti  dalam hal meningkatkan profesonalitas kepala sekolah dengan turut menyertakan kepala sekolah swasta   pada program sertifikasi kepala sekolah. Sekarang ini ada dua lembaga yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk merealisasikan program tersebut yakni LPPKS di Solo dan Marwita Magiswara di Bandung. BMPS berharap program sertifikasi untuk kepala sekolah swasta dari Jawa Barat dan Bandung  dapat dilaksanakan di Marwita Magiswara,” papar Bambang Sutrisno dihadapan Kepala LPPKS Prof. Dr. Siswandari, M.Stat., Sekretaris Dinas Pendidikan Kodya Bandung Dadang Iriadi, Kepala Pusdiklat Marwita Magiswara Dr. Sherly Iliana, Ir, MM., dan para tamu undangan pada penyerahan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) kepada lulusan perdana Pusdiklat Marwita Magiswara, di Bandung, (6/10).
    Harapan Bambang sulit ditolak karena pada kenyataannya jumlah sekolah swasta di  seluruh pelosok Jawa Barat jumlahnya lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Contohnya untuk jenjang pendidikan atas (SMA/SMK) jumlah pendidikan swasta tidak kurang dari 70 persen, sementara SMA dan SMK Negeri hanya sekitar 30 persen. Persoalannya karena banyak pengelola lembaga pendidikan swasta tidak kuat maka kualitas sekolah-sekolah dibawah naungan yayasan, perkumpulan, perhimpunan, atau badan hukum pendidikan lainnya rata-rata belum menggembirakan.
    Kondisi ini sangat memprihatinkan, sementara BMPS yang didirikan oleh 14 organisasi induk --16.900 yayasan pendidikan swasta-- diakui selama ini belum bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kualitas anggotanya. Dewasa ini selain ribuan yayasan yang sudah terdaftar pada BMPS Jawa Barat, sisanya masih cukup banyak yang lebih belum bergabung dalam payung BMPS Jawa Barat.
    Pada umumnya yayasan, perkumpulan, perhimpunan, atau badan usaha pendidikan lain yang belum terdaftar pada BMPS kondisinya tidak lebih baik. Meski demikian sesuai bunyi undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 4., putusan uji materi nomor 58/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review,  Mahkamah Konstitusi  menyatakan secara tegas bahwa  pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyediakan bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara merata kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat tersebut.
    Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika pemerintah Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat dalam mengirimkan para kepala sekolah negeri mengikuti program sertifikasi kepala sekolah juga melibatkan para kepala sekolah di sekolah swasta. Sistem kuota bagi para kepala sekolah swasta sangat dimungkinkan,  misalnya jika dana yang dianggarkan untuk program ini diperuntukkan bagi 40 kepala sekolah, maka sebagian kecil (kuota) 5 atau 10 orang kepala sekolah diantaranya berasal dari sekolah swasta.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kodya Bandung, Dadang Iradi, M.Pd.,  dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Pemda Kodya Bandung pada tahun 2014 ini telah menganggarkan  program sertifikasi kepala sekolah untuk 40 orang kepala sekolah negeri  di Kota Bandung yang  diambilkan dari  APBD tahun 2014.  Sun.

Copyright © Marwitamagiswara.org. All Rights Reserved